Kejaksaan Negeri Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Teken Perjanjian Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Sorong, 4 Juni 2026 – Kejaksaan Negeri Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kamis (04/06/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Aimas Convention Center dan menjadi wujud sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong bersama Bupati Kabupaten Sorong, serta disaksikan oleh para pejabat dari kedua instansi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong, Kepala Inspektorat Kabupaten Sorong, Plt. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasubsi Pertimbangan Hukum, tim staf Kejaksaan Negeri Sorong, serta pegawai Pemerintah Kabupaten Sorong.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pendampingan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain yang menjadi kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong menyampaikan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat memberikan dukungan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, diharapkan hubungan koordinasi dan kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong semakin erat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kerja sama tersebut juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mengedepankan upaya preventif dan mitigasi risiko hukum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sorong.
